.jpeg)
LIPO - Sejumlah tenaga honorer di Provinsi Riau terancam dirumahkan sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran yang digulirkan oleh Presiden Prabowo melalui instruksi presiden (inpres).
Beberapa daerah di Riau telah bersiap memberlakukan kebijakan tersebut.
Ketua Komisi I DPRD Riau, Azmi Nur Azmi Hasyim, mengaku pihaknya belum melakukan pembahasan mendalam terkait kebijakan ini. Hal ini disebabkan oleh pengunduran diri Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Riau, Makmum Murod, yang dinilai menjadi penghambat proses pembahasan.
"Makmum Murod telah mengundurkan diri, jadi kami masih menunggu penggantinya. Setelah ada pengganti, kami akan memanggil dan mendalami sejauh mana masalah tenaga honorer yang akan dirumahkan ini," ujar Azmi, Rabu 12 Februari 2025.
Kebijakan efisiensi anggaran ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat, terutama di kalangan tenaga honorer yang khawatir akan kehilangan mata pencaharian. DPRD Riau diharapkan segera mengambil langkah konkret untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut guna meminimalisir dampak sosial yang mungkin timbul.(****)
GoogleNews
