.jpeg)
LIPO - Wakil Ketua DPRD Riau, Budiman Lubis, mendesak Gubernur Riau Abdul Wahid dan Wakil Gubernur (Wagub) Riau, SF Hariyanto untuk mengakhiri perdebatan publik terkait defisit anggaran yang memicu ketidakstabilan di tengah kondisi keuangan daerah.
Pernyataan ini disampaikan menyusul perbedaan data yang dikeluarkan kedua pihak. Gubernur sebelumnya menyebut defisit mencapai Rp3,5 triliun, termasuk biaya tunda bayar Rp2,2 triliun. Namun, Wagub menyatakan defisit hanya sekitar Rp132 miliar—klaim yang kemudian dibantah oleh Pj Sekda Riau, Taufik OH, yang membenarkan angka versi Gubernur.
Budiman menilai polemik di media hanya memperkeruh situasi tanpa memberikan solusi. Ia mendorong semua pihak fokus pada langkah perbaikan, terutama dalam penyusunan APBD Perubahan.
"Pemetaan efisiensi sudah dilakukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Yang terpenting sekarang adalah bagaimana kita memperbaiki kondisi ini melalui revisi anggaran," ujarnya, Selasa 25 Maret 2025.
Menurut laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Riau, defisit yang terinventarisasi mencapai Rp2,2 triliun. Budiman meminta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera mendata kewajiban yang belum dibayar, termasuk hak kontraktor, pegawai, dan dana BOS.
"Pemerintah harus segera menyelesaikan tunggakan ini. Jangan sampai pelayanan publik dan pembangunan terganggu," tegasnya.
Ia berharap APBD Perubahan dapat memuat langkah antisipatif untukmu mencegah defisit serupa di masa mendatang.*****
GoogleNews
