JAKARTA, LIPO - Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan dua persoalan krusial Riau dalam Rapat Kerja dan RDP bersama Komisi II DPR RI, Selasa (15/9/2026).
Pertama terkait pemulihan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN). Ia menyebut Pemprov Riau bersama Forkopimda yang ditunjuk sebagai Satgas Tim Percepatan Pemulihan (TP2) TNTN telah melaporkan progres sekitar 2.500 hektar.
"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda ditunjuk sebagai Satgas TP2 TNTN. Sudah kami reportasikan lebih kurang 2.500 hektare," kata SF Hariyanto, Rabu (16/9/2026).
Namun katanya, masih ada kendala 1.075 bidang tanah di dalam kawasan yang sudah bersertifikat.
"Permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan sekarang, adalah adanya surat tanah sertifikat 1.075 sertifikat yang sudah ada. Untuk itu, kami meminta arahan terhadap persoalan ini," ujarnya.
Persoalan kedua terkait aset di sepanjang Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 km. Lahan 100 meter di kiri-kanan jalan diklaim sebagai aset BUMN atau aset negara, padahal warga sudah lama bermukim dan mengantongi sertifikat.
"Dan juga Jalan Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 KM, ini jalannya kiri kanan selebar 100 meter merupakan aset BUMN, aset negara. Sementara masyarakat yang tinggal di sana sudah sejak lama dan sudah punya sertifikat," jelasnya.
Menurutnya, konflik muncul saat transisi pengelolaan dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan (PHR), di mana kawasan tersebut dimasukkan sebagai aset negara tanpa kompensasi.
"Permasalahannya adalah pada saat perpindahan Chevron ke PHR, kawasan ini dimasukkan ke dalam aset negara, dan masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi," katanya.
SF Hariyanto mengaku telah mengkaji persoalan ini dan sempat menghadap Presiden ke-7 RI Joko Widodo, namun belum ada tindak lanjut.
"Ini sudah kami pelajari dan sempat menghadap ke Bapak Presiden ke 7, namun belum ada tindak lanjutnya. Kami mohon pertimbangan dari bapak Ketua untuk dapat menyelesaikan," pintanya kepada pimpinan Komisi II DPR RI.
Ia menegaskan RDP menjadi momentum memperkuat sinergi pusat-daerah.
"Melalui forum ini, kami terus memperjuangkan kepentingan masyarakat Riau serta mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar berbagai persoalan di Provinsi Riau dapat ditangani secara optimal demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.*****
GoogleNews
